Kolonialisme di Indonesia: Setelah VOC – Awal Pemerintahan Hindia Belanda Era Daendels (PART 2)

 

Potret Hermann Willem Daendels
Sumber: KITLV

Sebelum membaca ini, alangkah baiknya membaca part I terlebih dahulu.

VOC telah runtuh. Namun, apakah berakhirnya VOC juga berarti berakhirnya kekuasaan Belanda di Indonesia?

Selama hampir dua abad, Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) menjadi salah satu kekuatan politik dan ekonomi terbesar di Nusantara. Perusahaan dagang yang didirikan pada 1602 tersebut tidak hanya menjalankan aktivitas perdagangan, tetapi juga memperoleh hak untuk membuat perjanjian, membentuk pasukan, membangun benteng, mencetak uang, dan menjalankan pemerintahan di wilayah yang dikuasainya.

Namun, kejayaan tersebut perlahan mengalami kemunduran. Korupsi, biaya peperangan yang besar, persaingan perdagangan, penyelundupan, serta beban utang membuat VOC kehilangan kemampuan untuk mempertahankan kekuasaannya. Pada 31 Desember 1799, VOC secara resmi berakhir dan urusan perusahaan yang telah bangkrut itu kemudian diambil alih oleh pemerintahan baru di Belanda.

Akan tetapi, ada satu hal penting yang perlu dipahami: VOC memang bangkrut, tetapi kepentingan kolonial Belanda di Nusantara tidak ikut bangkrut.

Justru setelah VOC berakhir, terjadi perubahan besar dalam sejarah kolonialisme di Indonesia. Kekuasaan yang sebelumnya dijalankan oleh sebuah perusahaan dagang perlahan berubah menjadi pemerintahan kolonial yang lebih terpusat. Dalam perkembangan berikutnya, Jawa bahkan menjadi bagian dari pertarungan geopolitik antara Belanda, Perancis, dan Inggris.

 

Map Jawa
Sumber: KITLV

Dari Perusahaan Dagang Menjadi Pemerintahan Kolonial

Runtuhnya VOC pada 1799 tidak terjadi dalam ruang politik yang terpisah dari perkembangan Eropa. Pada saat VOC dibubarkan, Eropa sedang mengalami perubahan besar akibat Revolusi Prancis (1789) dan peperangan yang kemudian melibatkan hampir seluruh kekuatan besar Eropa.

Perubahan politik tersebut secara perlahan mengubah posisi Belanda.

Jika pada masa sebelumnya Belanda merupakan salah satu kekuatan maritim dan perdagangan penting di Eropa, pada akhir abad ke-18 negara tersebut justru menghadapi tekanan dari kekuatan Prancis yang semakin besar. Pada 1795, pasukan Prancis memasuki wilayah Belanda dan menyebabkan runtuhnya pemerintahan Republik Belanda lama. Peristiwa tersebut kemudian melahirkan Republik Batavia/Bataaf (Bataafse Republiek), sebuah negara yang secara politik sangat dipengaruhi oleh Prancis.

Perubahan tersebut penting bagi sejarah Indonesia karena wilayah jajahan Belanda, termasuk Hindia Timur, akhirnya ikut terseret ke dalam persaingan kekuatan Eropa.

Dengan demikian, setelah VOC berakhir, persoalan di Nusantara tidak lagi hanya berkaitan dengan perdagangan.

Hindia Timur mulai menjadi bagian dari pertarungan geopolitik Eropa.

Dari Republik Belanda menjadi Republik Batavia

Sebelum 1795, Belanda dikenal sebagai Republik Tujuh Provinsi Bersatu (Dutch Republic). Negara tersebut memiliki sistem politik yang relatif unik karena tidak berbentuk kerajaan. Kekuasaan politik terbagi di antara berbagai provinsi dan lembaga pemerintahan, dengan posisi Stadtholder yang sangat penting.

Namun, sistem tersebut mengalami tekanan pada akhir abad ke-18.

Revolusi Prancis yang dimulai pada 1789 menghasilkan perubahan besar dalam politik Eropa. Prancis tidak hanya mengalami perubahan pemerintahan di dalam negeri, tetapi juga terlibat dalam peperangan dengan berbagai kerajaan Eropa.

Pada 1792, Prancis berperang melawan Austria dan Prusia. Konflik tersebut kemudian berkembang menjadi rangkaian perang yang dikenal sebagai Perang Revolusioner Prancis.

Belanda pada awalnya berusaha mempertahankan posisinya, tetapi pada 1795 keadaan berubah.

Pasukan Prancis memasuki wilayah Belanda. Kelompok politik Belanda yang dikenal sebagai Patriot—yang terpengaruh oleh gagasan Revolusi Prancis—mendukung perubahan sistem politik.

Akibatnya, pemerintahan lama runtuh.

Pada 1795 berdirilah Republik Batavia/Bataaf.

Nama “Batavia” dalam konteks ini bukan merujuk kepada kota Batavia di Jawa, melainkan merupakan nama yang digunakan untuk negara baru di Belanda. Nama tersebut berasal dari bangsa Batavia, kelompok yang secara historis dikaitkan dengan wilayah Belanda.

Republik Batavia kemudian menjadi sekutu Prancis. Namun, hubungan tersebut tidak sepenuhnya setara. Prancis memiliki pengaruh politik, militer, dan ekonomi yang sangat kuat terhadap republik baru tersebut.

Daendels

    Pada 1806, Raja Lodewijk Napoleon (adik laki-laki Napoleon I , Kaisar Prancis . Ia adalah seorang raja yang berkuasa penuh dari tahun 1806-1810) mengangkat Herman Willem Daendels sebagai gubernur jenderal Hindia Timur. Pengangkatan tersebut dilakukan dalam situasi ketika ancaman Inggris terhadap Jawa semakin besar. Daendels tiba di Batavia pada 5 Januari 1808 dan menggantikan Gubernur Jenderal Albertus Wiese. Ia kemudian menjalankan berbagai kebijakan untuk memperkuat pertahanan Jawa, antara lain membentuk dan menata kembali pasukan, membangun jaringan jalan, serta melakukan pembenahan terhadap sistem administrasi pemerintahan di pulau tersebut.

 Herman Willem Daendels menjabat sebagai gubernur jenderal Hindia Timur di Jawa. Daendels dikirim untuk memperkuat pertahanan Jawa terhadap kemungkinan invasi Inggris yang masuk. Dia tiba di kota Batavia (kini Jakarta) pada 5 Januari 1808 dan menggantikan mantan Gubernur Jenderal Albertus Wiese.

Ketika tiba di Batavia pada Januari 1808, Daendels membawa mandat tunggal yang sangat berat, yaitu mempertahankan Pulau Jawa dari serangan militer Inggris sekaligus merombak total sistem administrasi yang bobrok pasca-VOC. Dipengaruhi oleh latar belakangnya sebagai aktivis kelompok Patriot Belanda dan prinsip-prinsip Revolusi Prancis, Daendels memandang struktur feodal di Jawa sebagai hambatan besar bagi efisiensi pemerintahan. Ia segera mengambil langkah-langkah drastis yang merombak tatanan sosial, politik, dan ekonomi wilayah tersebut secara mendasar.

Langkah monumental sekaligus paling kontroversial dari pemerintahannya adalah pembangunan De Grote Postweg atau Jalan Raya Pos yang membentang sekitar 1.000 kilometer dari Anyer hingga Panarukan. Pembangunan jalan ini dirancang sebagai jalur mobilisasi cepat bagi pasukan militer, pengiriman logistik, dan percepatan jalur komunikasi antarwilayah. Di bawah komando Daendels yang tanpa kompromi, proyek megah ini mengandalkan sistem pengerahan tenaga kerja paksa (herrendiensten atau kerja rodi). Ribuan rakyat pribumi dikerahkan untuk membelah hutan, menerobos perbukitan batu, dan menerjang rawa-rawa endemik malaria. Tanpa pasokan logistik yang memadai dan pengawasan medis yang layak, proyek ini memakan ribuan korban jiwa akibat keletihan, kelaparan, dan penyakit, meninggalkan luka mendalam dalam memori kolektif masyarakat Jawa.

Di bidang birokrasi dan politik, Daendels menghancurkan tatanan feodalisme tradisional. Ia membagi Jawa menjadi sembilan wilayah administratif (prefectuur) yang dipimpin oleh seorang pejabat Eropa (prefek). Para bupati yang sebelumnya berkedudukan sebagai penguasa lokal berdaulat diturunkan statusnya menjadi pegawai pemerintah kolonial (ambtenaar) yang digaji dan berada di bawah komando militer. Sikap Daendels yang memangkas etiket kerajaan—seperti menolak tunduk pada tradisi penyerahan hormat di istana—memicu ketegangan hebat dengan raja-raja Jawa. Konflik ini berujung pada tindakan militer keras terhadap Kesultanan Banten hingga pembubarannya, serta intervensi politik yang tajam terhadap Kesultanan Yogyakarta di bawah Sultan Hamengkubuwono II.

Sisi ekonomi masa pemerintahan Daendels dicirikan oleh upaya membendung krisis keuangan yang parah. Terisolasi dari Eropa akibat blokade armada laut Inggris, Daendels menerapkan penyerahan wajib komoditas pertanian secara ketat, khususnya melalui sistem tanam kopi (Koffiestelsel). Untuk menutup defisit kas negara, ia mengambil langkah radikal dengan menjual tanah-tanah negara beserta penduduk yang tinggal di atasnya kepada para pemodal swasta Eropa dan Tionghoa, yang kemudian melahirkan sistem tanah partikelir. Ia juga menjadi penguasa pertama di Jawa yang menerbitkan uang kertas (papiergeld) untuk mengatasi kelangkaan koin logam mulia, meski kebijakan ini berakhir memicu inflasi tinggi.

Meskipun Daendels berhasil meletakkan fondasi birokrasi negara kolonial modern yang terpusat dan efisien, gaya kepemimpinannya yang otoriter, keras, dan cenderung diktator—hingga ia dijuluki De Kleine Napoleon (Napoleon Kecil)—memicu penolakan tidak hanya dari kalangan pribumi dan bangsawan lokal, tetapi juga dari kalangan internal pejabat Belanda sendiri.

Khawatir tindakan Daendels yang terlalu keras justru memicu pemberontakan dalam negeri saat ancaman Inggris kian dekat, Napoleon Bonaparte memanggilnya kembali ke Eropa pada Mei 1811. Posisinya digantikan oleh Jan Willem Janssens. Namun, pembenahan yang dilakukan Daendels tidak cukup untuk menahan gelombang invasi Inggris. Hanya beberapa bulan setelah kepindahan Daendels, pasukan Inggris mendarat di Jawa dan memaksa Janssens menandatangani Kapitulasi Tuntang pada September 1811, yang menandai berakhirnya kekuasaan singkat Prancis-Belanda di Hindia Belanda.

Kerja Paksa Daendels

Pelaksanaan kerja paksa—atau yang lebih dikenal dalam catatan sejarah sebagai herrendiensten (dinas feodal) dan kerja rodi—menjadi cermin paling kelam dari kediktatoran Herman Willem Daendels di Pulau Jawa. Di bawah panji rasionalisasi dan pertahanan militer, kebijakan ini diubah dari sekadar kewajiban adat tradisional yang terbatas menjadi mesin mobilisasi massa berpusat pada negara, yang dijalankan tanpa memedulikan batas kemampuan fisik manusia.

Titik puncak dari brutalitas kerja paksa ini terwujud dalam proyek pembangunan Jalan Raya Pos (De Grote Postweg). Demi memangkas waktu tempuh perjalanan dari berminggu-minggu menjadi hitungan hari, Daendels memerintahkan para prefek dan bupati lokal untuk mengerahkan ratusan ribu penduduk desa. Laki-laki pribumi dicabut dari sawah dan keluarganya, lalu dikirim ke medan-medan berat yang terisolasi. Tanpa peralatan modern, mereka meratakan tanah, membelah lereng gunung batu dengan cangkul dan linggis seadanya, serta menimbun rawa-rawa yang berbahaya.

Kondisi kerja di lapangan berlangsung sangat tidak manusiawi. Para pekerja paksa dipaksa membanting tulang dari fajar hingga petang di bawah sengatan matahari dan guyuran hujan deras. Sistem pasokan logistik yang dirancang sangat buruk membuat ribuan buruh mengalami kelaparan parah. Makanan yang disediakan sering kali hanya berupa beras kualitas buruk dalam jumlah yang jauh dari cukup untuk menopang kerja fisik berat.

Dampak dari pengabaian ini adalah merebaknya wabah penyakit secara masif. Di wilayah-wilayah bersuhu lembap dan berawa seperti Megamendung, Sumedang (terutama kawasan pengerjaan Cadas Pangeran yang terjal), hingga pesisir timur Jawa, penyakit malaria dan disentri menyerang tanpa ampun. Tubuh para pekerja yang sudah terlanjur lemah karena kurang gizi tak mampu bertahan; kematian demi kematian terjadi setiap hari di sepanjang jalur pengerjaan. Karena tidak adanya penanganan medis dan sarana pemakaman yang layak, tak sedikit pekerja yang roboh dan mengembuskan napas terakhir tepat di tepi jalan yang sedang mereka bangun.

Kebijakan kerja paksa ini tidak hanya diterapkan pada pembangunan jalan utama. Daendels juga memobilisasi tenaga rakyat untuk membendung sungai, mendirikan benteng-benteng pertahanan seperti Benteng Lodewijk di Gresik, membangun pelabuhan militer di Ujung Kulon yang sangat mematikan akibat penyakit tropis, serta menggarap perkebunan-perkebunan kopi milik pemerintah (Koffiestelsel).

Sifat eksploitatif dari kerja rodi era Daendels membawa guncangan sosial-ekonomi yang dahsyat bagi kehidupan pedesaan di Jawa. Ditinggalkannya sektor pertanian akibat pengerahan tenaga kerja secara besar-besaran memicu krisis pangan dan kelaparan hebat di berbagai daerah, seperti Demak dan Cirebon. Penderitaan yang menumpuk ini menjelma menjadi trauma sejarah yang mendalam, menciptakan penderitaan luar biasa bagi rakyat pribumi sekaligus mengabadikan nama Daendels sebagai simbol kesewenang-wenangan penguasa kolonial.

Sumber:

Colenbrander, H. T. (Ed.). (1909–1910). Gedenkstukken der algemeene geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1840. Deel 5: Koning Lodewijk, 1806–1810. Den Haag.

Ricklefs, M. C. (2008). A History of Modern Indonesia Since c. 1200 (4th ed.). Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Raffles, Thomas Stamford. (1817). The History of Java. London: Black, Parbury, and Allen.

Van der Burg, Martijn. (2009). Nederland onder Franse invloed: Culturele overdracht en staatsvorming in de Napoleontische tijd, 1799–1813. Amsterdam.

Persée. (1972). Les archives françaises au service des études indonésiennes: Java sous Daendels (1808–1811).

DBNL. Staat der Nederlandsche Oostindische Bezittingen, onder het bestuur van den Gouverneur Generaal Herman Willem Daendels.